Sat. May 18th, 2024
Berbagi Informasi

Video provokasi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang tersebar, seolah mementahkan permintaan maaf yang disampaikan anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon, terkait ucapannya yang menyebut adanya gerombolan di TNI seperti ormas, dalam rapat kerja bersama Panglima TNI pada Senin (5/9/2022) yang lalu.

Dalam video yang tersebar, Dudung memprovokasi prajurit AD untuk melawan pernyataan yang disampaikan anggota parlemen dalam rapat resmi, karena dianggap telah menodai kehormatan AD.

“Jangan kita diam saja. Dia itu siapa? Enggak berpengaruh,” kata Dudung, dikutip dari video yang beredar pada Rabu (14/9/2022). “Berdayakan itu FKPPI dan segala macam, untuk tidak menerima penyampaian Effendi Simbolon,” lanjut Dudung dalam tayangan video telekonferensi tersebut.

Tidak cukup di situ, Dudung juga menjamin siap bertanggung jawab atas sikap jajaran yang melawan pernyataan Effendi itu. Malahan dia memastikan tidak ada prajurit yang bakal dicopot. “Enggak usah takut kalian dicopot dan segala macam, saya yang tanggung jawab,” tambah Dudung.

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah prajurit diketahui menyampaikan kecaman melalui rekaman video yang tersebar di media sosial kepada politisi PDIP itu. Selain menyebut, adanya gerombolan di tubuh TNI, dalam rapat Komisi I DPR yang digelar pekan lalu, dan tidak dihadiri KSAD, Effendi turut menyinggung adanya ketidakharmonisan Dudung dengan Panglima TNI. Keduanya dianggap tidak pernah hadir bersamaan dalam momen-momen penting.

Effendi Simbolon, didampingi Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, menggelar konferensi pers, siang tadi, memberi klarifikasi sekaligus meminta maaf kepada jajaran TNI yang disampaikan dalam agenda rapat resmi di parlemen. Effendi mengaku sudah menemui Panglima TNI Andika Perkasa terkait ucapannya, dan berencana untuk menemui Dudung dalam waktu dekat untuk meminta maaf secara langsung.

Menurut Utut, Effendi merupakan keluarga dari purnawirawan AD dan tidak memiliki maksud jahat menyampaikan kritikannya dalam rapat kerja. Dia tidak mau berspekulasi menyikapi maraknya video bernada kecaman yang disampaikan prajurit kepada Effendi dan berharap KSAD Dudung bisa menerima permintaan maaf Effendi sekaligus memastikan ucapan maaf mendamaikan situasi.

“Tongkat komando itu bukan sekadar tongkat. Ini bisa membuat yang marah-marah menjadi tidak marah. Tugas kami adalah mengademkan,” katanya.

Dalam pandangan Koalisi Masyarakat Sipil, tindakan itu sangatlah tidak tepat serta bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.

Dalam kasus terakhir, anggota DPR Effendi Simbolon tengah mempertanyakan Panglima TNI atas pelanggaran HAM yang berulang di Papua. Kritik ini adalah sejenis evaluasi atas kinerja Panglima TNI dalam memastikan anggotanya menghormati HAM.

“Sebagai alat, maka tidak dimungkinkan pimpinan militer melakukan protes atau kritik secara terbuka di luar sarana atau forum formil kepada pemimpin sipil,” kata Julius.

Koalisi menilai, tindakan KSAD atas pandangan seorang anggota DPR sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil. Tindakan itu tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Sikap tersebut adalah cermin dari tentara berpolitik dan tidak menghormati supremasi sipil, bukan tentara profesional.

Dalam negara hukum dan demokrasi, DPR dan Presiden adalah otoritas sipil yang dipilih oleh rakyat melalui proses Pemilu yang merupakan mekanisme formal demokrasi yang ditegaskan dalam Konstitusi.

Tugas dan fungsi utama Presiden dan DPR salah satunya adalah mengawasi institusi militer. Dalam konteks itu, apa yang disampaikan oleh anggota DPR dalam mengawasi TNI adalah kewenangan otoritas sipil yang diakui dan ditegaskan dalam Konsitusi dalam rangka melakukan kontrol sipil demokratik terhadap militer.

Sistem demokrasi menempatkan institusi militer sebagai instrumen pertahanan negara yang harus tunduk terhadap kebijakan maupun pengawasan yang dilakukan oleh otoritas sipil. Sebagai alat, maka tidak dimungkinkan pimpinan militer melakukan protes atau kritik secara terbuka di luar sarana/forum formil kepada pemimpin sipil. Militer harus tunduk atas kebijakan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas sipil.

Pernyataan anggota dewan seharusnya dijadikan bahan refleksi dan evaluasi diri atas berbagai permasalahan yang melibatkan anggota TNI. Pernyataan anggota dewan bukanlah representasi perorangan, melainkan representasi rakyat yang dipilih rakyat.

“Tindakan Dudung tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Sikapnya merupakan cermin dari tentara berpolitik dan tidak menghormati supremasi sipil, bukan tentara profesional,” kata Julius.

Hingga hari ini, TNI masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, khususnya terkait dengan proses reformasi TNI dan transformasi TNI yang masih mengalami stagnasi.

Dalam rangka itu, kritik terhadap berbagai persoalan di institusi TNI jangan dipandang sebagai bentuk penghinaan atau merusak TNI, namun menjadi bagian dari upaya untuk mendorong TNI sebagai tentara yang profesional, terutama meningkatkan komitmen dalam menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dapatkan Informasi dan Berita Terbaru - Garuda Media News

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Garuda Media News will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.