Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun dari pemangkasan belanja perjalanan dinas hingga uang honor, baik di Kementerian/Lembaga (KL) maupun di pemerintah daerah (Pemda).

Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.

Pertama, Prabowo memangkas anggaran belanja KL senilai Rp256,1 triliun. Kedua, ia juga memotong alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.

Namun, Prabowo menekankan penghematan hanya dilakukan dari belanja yang tidak terlalu urgent seperti perjalanan dinas. Sedangkan, pengeluaran untuk gaji pegawai dan bantuan sosial (bansos) tetap diutamakan.

Prabowo pun meminta para menterinya untuk segera membahas rencana penghematan anggaran ini dengan DPR RI dan melaporkan padanya paling lambat 14 Februari 2025.

“Menyampaikan usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran sesuai besaran efisiensi anggaran masing-masing kementerian/lembaga yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada menteri keuangan paling lambat 14 Februari 2025,” tegas Prabowo dalam instruksi ketiga poin keenam, dikutip Kamis (23/1).

Namun, Prabowo tidak menyebutkan alasan pemangkasan anggaran besar-besaran yang dilakukan, di tengah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinyatakan membutuhkan dana.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pemangkasan anggaran belanja yang begitu besar ini wajar dilakukan karena Prabowo memiliki banyak program yang memang membutuhkan dana besar.

“Saya tidak tahu persisnya untuk apa penghematan ini, yang jelas kan tidak hanya untuk makan siang gratis. Banyak program pemerintah yang harus dibiayai. Yang diprioritaskan oleh pemerintahan Prabowo, ternyata anggarannya belum jelas, sehingga kita bisa lihat defisit kita besar,” ujar Ronny.

Menurut Ronny, apabila Prabowo memang tetap berambisi menjalankan program MBG andalannya, sudah pasti defisit akan melebar dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Apalagi, kata Ronny, pemangkasan anggaran berasal dari perjalanan dinas yang sebetulnya paling diandalkan untuk mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi di daerah. Ia menilai kebijakan babat anggaran pos ini tak sejalan dengan ambisi mencapai perekonomian 8 persen.

Sebab, kebijakan serupa pernah dilakukan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo yang kala itu memangkas anggaran perjalanan dinas KL dan Pemda hingga 50 persen.

Ternyata, dampaknya ternyata sangat berat dan diprotes oleh pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Akhirnya, kebijakan pemangkasan ala Jokowi tersebut hanya bertahan satu tahun saja.

Karena pemangkasan anggaran perjalan dinas akan sangat menekan industri perhotelan dan restoran, Ronny memperkirakan ke depannya tugas Kementerian Pariwisata makin berat. Sebab, butuh waktu memulihkan sektor pariwisata.

“Bisnis transportasi, perhotelan, restoran, dan tourism, itu cukup terganggu dengan pengurangan biaya ini. Wisatawan dalam negeri itu kan rata-rata berasal juga dari perjalanan dinas, yang menggunakan jasa hotel, menggunakan jasa transportasi, dan menguntungkan jasa restoran. Jadi ini risikonya,” terang Ronny.

Selain itu, perubahan penggunaan anggaran ini juga dinilai akan sangat berpengaruh terhadap struktur ekonomi yang telah disusun sejak tahun lalu. Misalnya, yang awalnya pemerintah ingin mengandalkan sektor jasa, tapi karena kebijakan penghematan anggaran, maka harus dipindahkan ke sektor lain.

“Tapi karena biaya operasional dipindahkan, yang sebelumnya banyak menguntungkan sektor jasa, pindah ke sektor yang lain, ini kan akan berpengaruh. Apalagi secara keseluruhan belanja pemerintah itu punya porsi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.