Ombudsman RI memperingatkan implementasi coretax berpotensi maladministrasi. Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menegaskan maladministrasi bisa muncul apabila coretax tak dikelola dengan baik. Ia meminta Kementerian Keuangan segera menindaklanjuti keluhan para pengguna.

“Ombudsman akan terus memantau perkembangan pembangunan sistem coretax dan menyampaikan adanya pengingat bahwa layanan coretax dapat berpotensi maladministrasi apabila tidak dikelola dengan baik,” ucapnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/2).

Ia menyebut potensi maladministrasi pertama adalah masalah kompetensi. Yeka menegaskan sistem coretax tidak dapat mencapai tujuan sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Kedua, potensi maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, di mana terdapat bug pada sistem coretax. Yeka mengatakan keluhan bug bahkan cukup banyak disampaikan.

Ia menuturkan bug dalam aplikasi adalah gangguan atau kesalahan yang menyebabkan sistem coretax tidak dapat berjalan dengan normal.

Ketiga, adanya potensi tidak memberikan layanan karena coretax tidak dapat diakses oleh pengguna. Ombudsman mengatakan ini menunjukkan bahwa sistem tersebut sampai saat ini tak dapat memberikan layanan yang dijanjikan.

Yeka berharap Direktorat Jenderal Pajak segera melakukan perbaikan. Di lain sisi, pemerintah diharapkan bisa memberikan alternatif bagi pengguna layanan dalam melakukan administrasi pelaporan pajak.

Pengguna coretax juga diharapkan terus mengadukan jika masih terdapat kendala. Ombudsman meminta DJP Kemenkeu dapat mengelola pengaduan tersebut dan memberikan solusi terbaik.

Ombudsman RI juga telah melakukan pertemuan dengan DJP pada 11 Februari 2025. Ini untuk meminta informasi awal buntut adanya aduan masyarakat mengenai permasalahan implementasi perpajakan coretax.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku banyak mendapatkan komplain soal coretax.

“Saya tahu beberapa dari Anda masih komplain mengenai coretax. Kami akan terus memperbaiki,” curhatnya dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (11/2).

“Membangun sistem kompleks seperti coretax dengan lebih dari 8 miliar transaksi itu tidak mudah, tapi ini bukan alasan,” sambung Sri Mulyani.