Jakarta – Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia (DJSN RI) menyelenggarakan Indonesia National Social Security Outlook (INASSO) 2025 dengan tema “Menggerakkan Kolaborasi Nasional: Kunci Keberlanjutan dan Adaptasi Jaminan Sosial” pada Jumat, 19 Desember 2025, bertempat di Gedung Aneka Bakti, Kementerian Sosial RI, Jakarta. Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan kementerian/lembaga, pengusaha, pemerintah daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kalangan pendidikan menengah di Jakarta, hingga unsur serikat pekerja.

Ketua DJSN Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si. dalam sambutannya menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan janji konstitusional negara kepada seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Menurutnya, di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan bencana yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Sumatera, sistem jaminan sosial harus dijalankan secara adaptif dan kolaboratif. “Pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan penyelenggaraan jaminan sosial. Kebijakan yang baik harus berani dievaluasi jika masih terdapat kekurangan,” tegasnya.

Dalam paparannya, Prof. Nunung menjelaskan tugas, fungsi, dan wewenang DJSN dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), antara lain merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi SJSN, melakukan kajian dan penelitian, mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial, penganggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

DJSN saat ini juga fokus pada penguatan fondasi regulasi dan tata kelola melalui berbagai agenda strategis, seperti pengawalan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengelolaan Aset dan Liabilitas Program Pensiun, revisi PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Aset Jaminan Kesehatan, implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), hingga revisi UU SJSN dan UU BPJS agar tetap relevan dengan dinamika demografi, sosial, dan ekonomi nasional. Selain itu, DJSN mengedepankan pengawasan berbasis bukti, penilaian Indikator Capaian Kinerja (ICK), penguatan akuntabilitas BPJS, edukasi publik, literasi jaminan sosial, serta integrasi satu data jaminan sosial sebagai investasi strategis menuju Indonesia Emas 2045.

INASSO 2025 juga menyoroti isu perlindungan pekerja, khususnya dalam merespons gelombang PHK massal dan ketidakpastian kerja. DJSN melakukan monitoring di daerah industri terdampak PHK guna memastikan efektivitas program JKP, JHT, dan JKK, termasuk percepatan layanan klaim serta integrasi data. Selain itu, DJSN merekomendasikan skema Long Term Care (LTC) untuk menutup kekosongan perlindungan bagi kelompok lanjut usia.

Sementara itu, Prof. Dato’ Sri Dr. Mohammed Azman, Presiden International Social Security Association (ISSA), dalam sambutan virtualnya menyampaikan apresiasi atas capaian Indonesia dalam pengembangan jaminan sosial. Ia menilai keberhasilan universal health coverage di Indonesia sebagai salah satu contoh terbaik di dunia. ISSA juga mencatat perluasan perlindungan bagi sekitar 670 ribu pekerja migran Indonesia serta pemberian beasiswa kepada lebih dari 950 ribu anak sebagai bukti komitmen kuat terhadap inklusivitas. Ia mengapresiasi peran strategis DJSN dalam perumusan kebijakan, sinkronisasi program, dan pengawasan BPJS guna memastikan keadilan, keberlanjutan, dan ketahanan sistem jaminan sosial nasional.

Dari sisi pemerintah, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dalam sambutan virtualnya menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan penyangga utama martabat masyarakat, terutama di tengah tingginya proporsi pekerja informal yang mencapai sekitar 58 persen dari total angkatan kerja. Ia mengungkapkan bahwa belanja sosial Indonesia yang masih sekitar 4 persen dari PDB perlu terus diperkuat agar manfaat jaminan sosial benar-benar dirasakan dan mampu meningkatkan ketahanan rumah tangga. Menurutnya, transformasi jaminan sosial harus berjalan beriringan dengan reformasi tata kelola fiskal, pelayanan publik, dan integrasi data, serta mampu menjawab tantangan perubahan demografi menuju aging population.

Menko PM juga mendorong DJSN agar semakin berani menyampaikan rekomendasi kebijakan jangka panjang meskipun tidak selalu populer, serta mendorong BPJS menjadi institusi pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada peserta. “Jaminan sosial harus menjadi pintu masuk pemberdayaan, bukan sekadar jaringan pengaman,” ujarnya.

Acara INASSO 2025 dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipandu Dr. Agus Taufiqurrohman, M.Kes., Sp.S., Anggota DJSN, menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Maliki, Ph.D. (Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas), Eko Nugriyanto, S.Pd., M.Kom., CIFM (Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan), Timboel Siregar, S.Si., S.H., M.M., dr. Kalsum Komaryani, MPPM (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia), Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK (PERSI), Didik Kusnaini, S.E., M.P.P. (Direktur Utama BPJS Kesehatan), serta perwakilan direktorat terkait yang memaparkan strategi dari masing-masing sektor.

Melalui INASSO 2025, DJSN RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal reformasi jaminan sosial yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi nyata lintas sektor demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.