Ribuan mahasiswa di Surabaya yang mengatasnamakan dirinya kelompok Cipayung Plus, melakukan demonstrasi ke Gedung DPRD Jawa Timur, Rabu (13/4).
Mereka berasal dari berbagai elemen mahasiswa, di antaranya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Kemudian Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik (PMKRI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI).

“Kami adalah rakyat, tidak, tidak hanya rakyat, tapi rakyat yang tertindas. Semakin hari, semakin tahun kami selalu tertindas. Perwakilan rakyat ini gimana kalau kami selalu tertindas, lalu untuk apa DPRD ini,” kata salah satu orator.

Koordinator Aksi, Yusa Firmansyah, berkata dalam aksi ini pihaknya akan menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah, melalui DPRD Jatim.

“Pertama, terkait minyak goreng yang harganya naik tinggi. Karena kita tidak cukup puas dengan pernyataan dari Mendag,” kata Yusa, di sela aksi.

Tuntutan kedua, mahasiswa Cipayung Plus juga menolak kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan Dexlite. Sebab hal itu berimbas pada kelangkaan Pertalite dan Solar.

“Terkait BBM, baik Pertalite dan Dexlite diikuti kelangkaan Pertalite dan Solar. Di Surabaya mengalami kemacetan di beberapa titik, di Sepanjang, Cerme, karena kelangkaan Solar,” ucapnya.

Berikutnya, kata Yusa, pihaknya juga menolak kenaikan PPN menjadi sebesar 11 persen.

“Kenaikan PPN 11 persen. Karena menurut kami tidak adil sebab pemerintahan beberapa waktu lalu memberikan diskon harga beli barang mewah seperti mobil,” ujarnya.

Cipayung Plus sendiri mengaku sengaja tak membawa tuntutan penolakan soal perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.

“Isu yang sedang kita tuntut lebih fokus pro terhadap rakyat, kalau kami membawa isu penundaan pemilu, isu itu [pro rakyat] tidak akan terdengar,” ucapnya.

HMI Cabang Makassar kembali berunjukrasa di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan dengan membawa 9 tuntutan untuk Joko Widodo.

Namun, ketika aksi unjuk rasa tersebut digelar tidak ada seorang pun anggota DPRD Sulsel yang menemui pengunjukrasa. Massa HMI lantas mendekati pintu pagar besi gedung DPRD.

Berselang kemudian massa mendobrak dan menggoyangkan pintu agar dapat memasuki halaman kantor DPRD Sulsel yang telah dijaga kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sulsel.

Ketua Umum HMI Cabang Makassar, Arsy Jailolo menegaskan pemerintah harus tegas terhadap orang-orang yang menyuarakan jabatan 3 periode presiden, termasuk menteri yang harus dicopot dari jabatannya.

“Copot menteri yang mau perpanjangan periode jabatan presiden dan penundaan Pemilu,” tegas Arsy.

Adapun tuntutan HMI Cabang Makassar yaitu mencopot menteri yang menggaungkan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Selain itu mendesak legislatif mengeluarkan pernyataan secara kelembagaan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.

HMI juga meminta pemerintah mengkaji ulang pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) karena dinilai banyak memiliki dampak secara sosial dan kultural. Selain itu mencabut INPRES No 1 Tahun 2022 tentang pelaksanaan lanjutan syarat BPJS menjadi pokok dalam pengurusan administrasi pelayanan publik, karena implikasinya tidak jelas.

HMI juga menolak kenaikan PPN dan menuntut tuntaskan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Pemerintah juga diminta tuntaskan kelangkaan solar dan kenaikan harga BBM. HMI juga Menolak kenaikan harga bahan pokok.

Sejumlah aliansi mahasiswa juga berdemonstrasi di Kota Serang, Banten, dengan tuntutan serupa seperti menolak kenaikan BBM, stabilkan harga sembako, usut tuntas mafia minyak goreng hingga menolak kenaikan PPN.

Hari ini, Aliansi Rakyat Banten Bergerak berkumpul di UIN Sultan Maulana Hasanudin (SMH) Banten, kemudian longmarch ke Alun-alun Kota Serang dan kembali ke kampus.

Ratusan mahasiswa itu menutup sejumlah ruas jalan di Ibu Kota Banten dan menyebabkan jalanan macet. Saat berada di Jalan Jenderal Soedirman, tepat di depan kampus UIN SMH Banten, mahasiswa membakar ban dan spanduk bekas, kemudian dipadamkan oleh polisi yang berjaga.

Sedangkan besok, Aliansi BEM Banten Bersatu juga mengusung isu yang sama, dengan titik kumpul di kampus Untirta Sindangsari dengan lokasi demonstrasi di DPRD Banten. Selain isu di atas, mereka menuntut peninjauan ulang Undang-undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN).

“Kami aliansi BEM Banten Bersatu akan berdemonstrasi dengan isu kebijakan pemerintah yang semerawut,” kata Attabiq Fahmi, Koordinator BEM SI Banten, melalui pesan singkatnya, Rabu (13/4)

Ketua BEM Untirta itu menerangkan kalau demonstrasi besok akan dilakukan secara besar-besaran yang di ikuti oleh 16 kampus se-Banten. Attabieq menerangkan, ada sekitar 1.300 mahasiswa yang akan turun berdemonstrasi di pusat pemerintahan Provinsi Banten.