Banjir Landa Lokasi IKN, Masyarakat Adat Duga Terkait Panen Perkebunan dan Penggundulan Hutan !!
Masyarakat Adat Pemaluan, Sepaku, Kalimantan Timur, mengklaim banjir selalu terjadi saat hujan turun saat sebuah korporasi perkebunan di wilayah itu memanen alkasia dan kalitus dengan cara penggundulan hutan.
Diketahui, wilayah itu kini tengah dilanda banjir usai hujan deras sejak Jumat (15/4).
“Kalau lagi panen begini, hutan lagi digundul itu perkebunannya, bukan setiap tahun tapi setiap datang hujan pasti kebanjiran,” terang Wakil Kepala Adat Pemaluan Menyu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (16/4).
Dia mengaku sudah menghubungi dan meminta bantuan pada pihak perusahaan terkait sejak pagi ini. Namun, jawaban yang didapat sebatas menyampaikan pada pimpinan saja. Bantuan yang dinanti pun belum kunjung datang.
“Saya bilang ‘Pak, tolong dibantu masalah sembako dan air bersihnya pak,’ sampai dengan saat ini enggak ada kabar,” ujar Menyu.
Tak hanya itu, Menyu menyebut bantuan dari pemerintah setempat juga belum turun ke warga yang terdampak.
Menurut keterangan Menyu, RT 2 Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang termasuk wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah terendam banjir sejak Sabtu (16/4) dini hari.
Sementara, hujan telah mengguyur wilayah tersebut mulai dari Jumat (15/4) pukul 14.00 WITA hingga 20.00 WITA. Hujan dengan intensitas deras turun selama dua jam lalu disusul dengan hujan intensitas ringan.
Sekitar 25 KK di RT 2 Kelurahan Pemaluan terdampak banjir setinggi pinggang orang dewasa ini. Saat ini warga sedang beres-beres dan meletakkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi seperti plafon.
Meskipun sedang banjir, Menyu mengatakan listrik masih terus menyala dan digunakan warga.
“Kalau sampai konslet berarti sudah anggap saja sudah mungkin takdir atau ada konslet sampai makan korban kan. Abisnya mau bagaimana lagi?” cetusnya.
Kabar banjir ini juga sudah diunggah ke media sosial Facebook oleh warga setempat.
Hingga saat berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat maupun pihak korporasi.