Komunitas orang Jawa menetap di Kaledonia Baru sejak 1896. Bermula ketika Prancis mendatangkan pekerja asing ke wilayah tersebut, termasuk berasal dari Jawa.

Komunitas itu dinaungi sebuah organisasi yang cukup besar di Kaledonia Baru bernama PMIK atau kepanjangan dari Persatuan Masyarakat Indonesia dan Keturunannya.

Kaledonia Baru berada di sebelah timur Benua Australia, berada di sisi selatan Samudera Pasifik dan sebelah utara Selandia Baru.

Pengiriman pertama orang Indonesia adalah sebanyak 170 orang pekerja pada 16 Februari 1896.

Diperingati sebagai hari pertama orang Jawa menginjakkan kaki di Kaledonia Baru. Pengiriman pekerja itu dilakukan atas dasar kesepakatan Prancis-Belanda.

Karena memang potensi di Kaledonia Baru untuk kerja sama yang saling menguntungkan dengan Indonesia pasti ada.

Meskipun wilayahnya sangat kecil dari sisi wilayah maupun penduduknya. Namun potensi kerja sama tetap ada. Dan itu yang terus kita gali apa yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Penting juga kita ketahui wilayah pasifik ini adalah wilayah yang penting untuk Indonesia. Untuk politik luar negeri Indonesia, pasifik ini adalah penting.

Jadi kita tidak selalu atau melulu melihat ke Eropa, Amerika, Asia Timur. Pasifik ini adalah pasar yang sangat penting untuk kita manfaatkan yang belum kita kenal.

Saat itu tahun 1896. Jadi mereka ini lebih banyak didatangkan oleh pemerintah Prancis waktu itu bersama dengan pemerintah Belanda, masyarakat kebanyakan dari Jawa. Jawa Tengah khususnya.

Banyak sekali yang dibawa ke Kaledonia Baru untuk bekerja sebagai kuli kontrak di perkebunan.

Khususnya di perkebunan kopi dan pertambangan nikel. Karena Kaledonia Baru diberkahi deposit nikel cukup besar.

Kaledonia Baru lima besar negara yang memiliki deposit nikel di dunia. Kalau tidak salah nomor empat terbesar.

Warga kita yang datang pada 1896 bekerja di perkebunan kopi dan tambang nikel. Kebanyakan itu.

Pada saat itu, pertama kali datang jumlahnya sekitar 10 ribuan orang. Pada saat puncaknya bisa sampai 25-30 ribu orang yang datang dan bekerja di Kaledonia Baru.

Pada tahun 1950an, ketika Indonesia merdeka berita itu tentu sampai juga ke wilayah Kaledonia Baru. Dan saudara-saudara kita waktu itu mendengar Indonesia merdeka, mereka memiliki gambaran Indonesia lebih baik keadaannya.

Mereka berbondong-bondong kembali ke tanah air. Itu salah satu alasan pemerintah Indonesia pada waktu itu membuka kantor konsulat republik Indonesia. Untuk memfasilitasi warga kita yang ingin kembali ke Indonesia.

Tidak semuanya pulang ke Indonesia, tapi sebagian besar pulang ke Indonesia. Sebagian masih tetap tinggal di sini.

Mereka yang kembali ke Indonesia. Mereka melihat, mengalami, menyadari, situasi di Indonesia pada saat itu tidak seperti yang dibayangkan karena negara baru merdeka.

Republik Vanuatu terletak di sebelah timur Australia, timur laut Kaledonia Baru, barat Fiji dan selatan Kepulauan Solomon.

Karena itu sebagian dari mereka yang kembali ke Indonesia, kembali lagi ke Kaledonia Baru. Setelah itu ada beberapa gelombang yang kembali.

Dan bisa dikategorikan mereka yang sudah pernah datang, dan ada yang benar-benar baru datang ke Kaledonia Baru.

Karena mereka berasal dari Jawa Tengah, mereka berbahasa Jawa. Dan kebanyakan mereka yang ada di sini, yang sekarang tinggal di sini keturunannya sudah beberapa generasi.

Banyak yang tidak bisa berbahasa Indonesia hanya bisa berbahasa Jawa dan Bahasa Perancis. Itu sedikit gambaran mengenai warga Indonesia yang ada di sini.

Tidak harus warga negara Indonesia, tapi keturunan Indonesia atau diaspora Indonesia. Karena mereka ada yang warga negara Indonesia dan warga negara Perancis.

Bagaimana sistem pemerintahan di Kaledonia Baru?

Tidak banyak memang warga kita yang mengenal dengan baik Kaledonia Baru. Kaledonia Baru ini kurang tepat kalau kita sebut negara. Karena memang bukan negara dalam arti wilayah yang berdaulat.

Kalau di PBB ini disebut non-self governing teritory. Artinya, negara yang di bawah administrasi negara berdaulat yang lain.

Wilayah ini sudah didaftarkan oleh PBB sebagai wilayah yang didekolonisasi oleh Perancis. Resminya seperti itu. Wilayah ini ada dalam daftar wilayah yang didekolonisasi.

Sebagai wilayah yang tidak berdaulat, negara ini sebagian besar hukum dan sebagainya masih menginduk kepada Perancis.

Namun demikian sejalan proses dekolonisasi, sudah banyak kewenangan-kewenangan pemerintah Perancis, yang diberikan kepada pemerintah lokal di Kaledonia Baru.

Yang masih jadi wewenang pemerintah Perancis itu hal-hal yang sifatnya mendasar misal masalah pertahanan, moneter, politik luar negeri, itu ditangani oleh pemerintah Perancis. Yang lain-lain sudah banyak diserahkan ke pemerintah lokal.

Ada pemerintah Kaledonia Baru, kemudian ada pemerintah provinsi, ada tiga provinsi utara, selatan, dan kepulauan.

Wilayah administrai yang lebih kecil disebut komunal kalau kita kota/kabupaten. Di sini pemerintah provinsi memiliki wewenang yang cukup besar.

Kaledonia Baru telah menetapkan sebuah taman nasional bahari penuh terumbu karang bernama “Le Parc Natural de la Mer De Corail”, pada pertengahan tahun lalu.

Pemerintah Kaledonia Baru, pemerintah provinsi, pemerintah komunal, itu tidak ada hirarki yang kuat. Jadi pemerintah provinsi lah sebenarnya yang memiliki kewenangan cukup besar.

Masing-masing provinsi bisa memiliki kewenangan berbeda. Pemerintahan yang baru, dalam proses pembentukan karena pemerintah yang lama bubar.

Apa sebutan untuk pemimpin tertinggi di Kaledonia Baru?

Disebutnya presiden. Nah, disebut presiden tapi lebih persisnya presiden pemerintah Kaledonia Baru. Itu untuk membatasi konteks politiknya. Jadi sangat terbatas.

Pemerintah Kaledonia Baru, sesuai dengan Undang-Undangnya, hanya berjumlah 11 orang. Di samping itu ada kongres Kaledonia Baru, seperti fungsi legislatifnya.

Pemilihannya kurang lebih sama pada tingkat komunal, provinsi, dan katakanlah pusat. Dilakukan pemilihan umum.

Memilih dewan kota, dewan provinsi, nah kalau di level pemerintah Kaledonia Baru itu kongres. Dari anggota kongres inilah dibentuk pemerintah.

Ketika pemerintah lama bubar, dibentuk pemerintah baru yang diambil dari usulan anggota kongres. Dibentuk pemerintahnya dulu 11 orang.

Dari 11 orang itu dipilih presidennya. Tidak seperti di Indonesia ketika presiden dipilih dulu, baru presiden memilih pembantu-pembantunya.

Di sini tidak. Anggota pemerintah dipilih dulu, di antara anggota-anggotanya dipilihlah presidennya. Kurang lebih proses yang sama berlaku di tingkat provinsi dan komunal.

Pernah dilakukan referendum?

Itu dilakukan untuk bagian dari proses dekolonisasi. Dasarnya itu perjanjian Noumea pada tahun 1998. Ditandatangani perjanjian Noumea, yang di situ disepakati ujung perjanjian Noumea itu adalah referendum.

Isinya dua pertanyaan, yaitu apakah Anda setuju Kaledonia Baru menjadi negara berdaulat penuh? Jawabannya antara iya dan tidak.

Sesuasi perjanjian itu dilakukan referendum tiga kali. Pertama 2018, kedua 2020, nah kalau nanti disepakati ketiga tentu paling lama adalah 2022.

Dari dua referendum yang sudah berjalan, pemilih yang menyatakan tidak setuju Kaledonia Baru menjadi negara daulat penuh itu yang unggul.

Dibanding yang pertama, referendum yang kedua selisih antara ya dan tidak itu semakin kecil. Dan itu memberi semangat kepada kelompok-kelompok yang pro-kemerdekaan untuk mengadakan referendum ketiga. Ada kampanyenya.

Seperti biasa, ada masa kampanyenya, ada masa tenang. Jadi masing-masing campaign. Ada banyak partai politik, seperti biasa mereka yang pro-kemerdekaan atau pro-Perancis tentu tidak homogen ya. Ada pandangan yang berbeda.

Untuk sekali pemerintahan itu lima tahun. Pemerintah yang pertama sampai kemarin tidak pernah mencapai lima tahun, mungkin hanya dua tahun, ya karena dinamika politik.

Sejak pemerintahan itu dibentuk berdasarkan perjanjian Noumea, 30 tahun sampai sekarang sudah ada 16 pemerintahan. Yang akan terbentuk ini pemerintahan yang ke-17.

Selama 16 pemerintahan itu belum satupun pemerintahan itu mayoritasnya dikuasai kelompok pro-kemerdekaan. Baru yang ke-17 ini.

Baru pemerintah yang akan terbentuk ini, karena sekarang masih akan memilih presiden, ketika presiden belum terpilih maka belum efektif.