Publik ramai dengan isu kebocoran data 150 juta penduduk RI yang diduga berasal dari database KPU. Tetapi Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyarankan lebih baik ditanya hal ini ditanya ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Sebaiknya ditanyakan ke BSSN yang membidangi cyber security,” kata Plate saat dikonfirmasi Suara.com via pesan singkat, Rabu (7/9/2022).

Plate dalam sebuah rapat bersama Komisi I DPR menyebut berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019, justru teknis penanganan serangan siber merupakan kewenangan dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

“Dalam hal ini ingin kami sampaikan di bawah PP 71 tahun 2019 terhadap semua serangan siber leading sector dan domain penting tugas pokok dan fungsi bukan di Kementerian Kominfo.Terhadap semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis dari Badan Siber Sandi Negara,” tegas Plate di DPR RI, Rabu (7/9/2022).

Sebelumnya diberitakan sebanyak 150 juta data orang Indonesia diduga bocor. Insiden ini diduga berasal dari database Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bjorka, hacker yang juga membobol 1,3 miliar nomor HP beberapa hari lalu membocorkan data. Diketahui data ini disebar di situs breached.to pada 6 September 2022 kemarin.

Deskripsi menuliskan kalau 105 juta data penduduk Indonesia itu memiliki ukuran hingga 20GB, yang diperkecil (compress) menjadi 4GB. Kebocoran data itu terjadi pada September 2022.

Adapun kategori datanya mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, usia, alamat, hingga status disabilitas.