Badan Gizi Nasional (BGN) bakal melakukan moratorium pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Langkah itu dilakukan dalam rangka memperbaiki tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan, badan gizi akan melakukan moratorium pembangunan SPPG atau dapur MBG. Alih-alih membuka dapur baru, BGN di bawah kepemimpinannya disebut akan memperbaiki tata kelola SPPG yang sudah beroperasi. “Jadi intinya kami hentikan (pembangunan SPPG) dan kami tata dulu,” kata dia saat dikonfirmasi Rabu (10/6/2026).

Ia menyebutkan, saat ini sudah ada sebanyak 27.877 dapur MBG yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Puluhan ribu dapur itulah akan menjadi fokus perbaikan tata kelola yang dilakukan BGN. “Sekarang dapur operasioanal 27.877. Nah kita tata dulu yang ada,” ujar Nanik.

Ihwal kemungkinan adanya gugatan dari investor dapur MBG yang tengah dalam proses pembangunan, Nanik menyatakan, hal itu masih terlalu jauh. Pasalnya, moratorium yang dilakukan bukan berarti mengagalkan dapur yang saat ini masih dalam proses pembangunan.

“Kan belum tentu digagalkan, kami masih menata,” kata dia.

Diketahui, terdapat beberapa rencana kerja yang akan dilakukan BGN di bawah pimpinan baru lembaga itu. Selain melakukan moratorium pembangunan SPPG, BGN juga fokus memperluas program MBG di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan melakukan peninjauan ulang atau refocusing penerima manfaat program MBG.

Tak hanya itu, BGN juga akan lebih fokus melayani MBG kepada kelompok 3B (bumil atau ibu hamil, busui atau ibu menyusui, dan balita).

Sebelumnya viral di media sosial pemilik SPPG protes ke BGN karena anggaran buat mitra dapur tak kunjung cair padahal mereka sudah keluarkan duit cukup besar buat mendirikan bangunan. Sementara di daerah sejumlah SPPG dilaporkan juga menghentikan operasinya karena anggaran top up tak kunjung cari.

Permintaan mitra dapur

Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas) meminta BGN melibatkan para mitra pelaksana dalam pembahasan kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi, BGN berencana melakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) HMD Gemas, Yusuf Supriadi, mengaku pihaknya telah juga membahas wacana moratorium pembangunan SPPG sejak jauh hari. Karena itu, mitra dapur akan mengikuti kebijakan moratorium yang bakal dilakukan oleh pimpinan baru BGN. Namun, ia meminta BGN juga bisa diajak diskusi sebelum kebijakan itu diputuskan.

“Kami memohon kepada pimpinan BGN yang baru agar mengajak organisasi-organisasi mitra berdiskusi. Ini pelayanan publik untuk masa depan anak-anak Indonesia, sehingga kami berharap dilibatkan dalam proses pembahasan kebijakan,” kata dia saat dihubungi Republika, Selasa (9/6/2026).

Yusuf memandang kebijakan moratorium itu tidak boleh dianggap sebagai langkah negatif. Mengingat, saat ini terdapat beberapa kecamatan di daerah yang jumlah SPPG-nya sudah terlalu banyak.

Karena itu, BGN dinilai memang mesti melakukan moratorium. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan yang sudah beroperasi. “Moratorium itu kan bukan berarti penghentian total. Hanya pendaftaran disetop dulu,” kata dia.

Meski begitu, Yusuf menilai pelaksanaan moratorium perlu dibahas secara terbuka dengan para mitra yang selama ini menjalankan program di lapangan. Ia khawatir kebijakan yang diambil tanpa mempertimbangkan kondisi riil di daerah justru menimbulkan persoalan baru.

Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu lebih dahulu memetakan kondisi dapur yang sudah beroperasi, yang masih dalam tahap verifikasi, maupun yang sedang dalam proses persiapan sebelum menentukan langkah lanjutan.

Ia berharap Kepala BGN yang baru segera melakukan konsolidasi internal dan membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan agar perbaikan program MBG dapat berjalan lebih efektif.

“Ini program strategis untuk masa depan generasi Indonesia. Karena itu kami berharap semua pihak bisa duduk bersama mencari solusi terbaik,” kata Yusuf.

Yusuf menambahkan, saat ini juga masih banyak permasalahan yang ada di dapur MBG. Menurut dia, hal itu harus dibenahi terlebih dahulu sebelum perluasan program MBG.

Yusuf mencontohkan, selama ini pencairan anggaran untuk MBG dilakukan ke rekening yayasan. Di sisi lain, pengelolaan dilakukan oleh SPPG. “Ini yang menurut kami perlu diperjelas supaya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di lapangan,” kata dia.

Ia menambahkan, beberapa SPPG dalam naungan organisasinya juga sempat ada yang berhenti beroperasi karena adanya kendala pencairan anggaran. Pasalnya, dana operasional untuk MBG belum masuk ke SPPG tersebut.

Meski demikian, ia memahami kondisi tersebut karena saat ini BGN tengah melakukan pembenahan internal di tengah pergantian pimpinan. BGN juga masih terus melakukan proses evaluasi program. “Prinsipnya, kami meminta agar segera penetrasi internal. Jadi tidak ada masalah seperti yang kemarin-kemarin,” kata dia.