Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono belakangan menjadi sorotan. Pasalnya Heru Budi dianggap merombak peninggalan Gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.

Dalam hal ini, pakar Hukum tata negara, Refly Harun menyebutkan bahwa Heru Budi Hartono dianggap tak sopan karena sekonyong-konyong mengubah berbagai peninggalan Anies.

“Saya anggap enggak sopan ya, tidak dipilih tapi karya Anies semua mau dimusnahkan,” ungkap Refly Harun seperti yang dikutip dari Wartaekonomi–jaringan Suara.com.

“Pejabat yang dipilih itu kan adalah Anies Baswedan dan dia sudah meninggalkan karya dan karyanya itu ya harusnya paling tidak dihargai lah ya jangan kemudian dirombak semua” kata imbuhnya.

Sejak dilantik pada 17 Oktober lalu, Heru disebut telah mencopot beberapa bawahan Anies. Heru mencopot Dirut MRT Jakarta, Komisaris PT LRT Jakarta, Dirut PT Jakarta Propertindo (Jakpro) hingga Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Mattali.

Bukan hanya mencopot bawahan Anies, terbaru Heru juga mengganti tagline Jakarta yang ada di era Anies Baswedan dari “Jakarta Kota Kolaborasi” menjadi “Sukses Jakarta Untuk Indonesia”.

Menurut Refly, jika ada program yang lama kurang maka harusnya diperbaiki bukan dirombak semua. Apalagi Heru merupakan Kepala Daerah yang bukan dari pilihan rakyat namun ditunjuk.

“Apa yang sudah dilakukan Heru Budi karena dia bukanlah elected official bukanlah Kepala Daerah yang dipilih itu persoalannya. Jadi karena dia bukan Kepala Daerah yang dipilih maka barangkali dia tidak akan bisa melanjutnya,” ungkapnya.

“Dia itu diberikan giveaway, meskipun menjabat selama dua setengah tahun, ya kan enggak sopan namanya. Soalnya dia dipilih tidak ada pemilihan sama sekali, tapi tiba-tiba diberikan mandat dan rombak sana-sini,” tambahnya.