JAKARTA – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar ‘Workshop Kaderisasi’ selama tiga hari pada Kamis-Sabtu (25-27 Juli 2024) di Hotel Pomelotel, Jakarta.

“Workshop kaderisasi ini dimaksudkan untuk merumuskan desain kerja pengkaderan partai, untuk memenuhi kebutuhan SDM pada Pemilu 2029,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (28/7/2024).

Kebutuhan sumberdaya manusia (SDM) itu, kata Mahfuz,  mencakup kebutuhan anggota yang terdaftar dan anggota yang memiliki militansi kuat. Kemudian kebutuhan pengurus dari pusat hingga daerah yang memiliki kemampuan pengelolaan organisasi partai.

“Keterpenuhan SDM secara kualitas dan kuantitas itu membutuhkan kerja keras, kerja kaderisasi partai yang sistematik dan berkesinambungan,” katanya.

Sementara pada Pemilu 2024 lalu, lanjut Mahfuz, Partai Gelora tidak mempunyai cukup waktu untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut, sehingga belum berhasil lolos ke Senayan.

“Jadi pada Pemilu 2024 lalu, sebagai partai baru, Partai Gelora memang tidak punya cukup waktu yang memadai untuk keterpenuhan SDM tersebut,” ujarnya.

Sekjen Partai Gelora ini menjelaskan, bahwa setelah Partai Gelora secara resmi didirikan pada 28 Oktober 2019 lalu, Indonesia kemudian dihadapkan pada Covid-19.

“Kondisi tersebut, tentu saja membatasi mobilitas partai dan ketika Covid-19 selesai, sehingga mobilitas baru bisa dilaksanakan dalam waktu yang tidak memadai,” ujarnya.

Sementara pada Agustus 2022, Partai Gelora sudah terlibat dalam proses tahapan sebagai peserta Pemilu 2024. Sehingga sebagai partai baru, Partai Gelora tidak punya cukup waktu untuk kerja konsolidasi.

“Nah, untuk menghadapi Pemilu 2029, Partai Gelora punya cukup waktu untuk menjalankan kerja kaderisasi secara lebih sistematis dan berkesinambungan,” katanya.

Seperti diketahui, pasca Pemilu 2024, Partai Gelora telah menetapkan 7 aspek kegiatan konsolidasi organisasi yang akan dilaksanakan.

Pertama aspek konsolidasi struktural, kedua konsolidasi kaderisasi, ketiga konsolidasi keumatan, keempat konsolidasi jaringan, kelima koordinasi komunikasi, keenam konsolidasi pelayanan dan ketujuh konsolidasi sumberdaya.