Pemerintah Rusia meminta digelarnya pertemuan khusus Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk membahas tuduhan pasukan Rusia melakukan kekejaman terhadap warga sipil Ukraina di Bucha, sebuah kota di luar ibu kota Kiev. Rusia telah membantah tuduhan itu.

Seperti dilansir AFP, Senin (4/4/2022), Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy, menyebut tuduhan itu sebagai ‘provokasi oleh para radikal Ukraina’.

“Mengingat provokasi keji oleh para radikal Ukraina di #Bucha, Rusia meminta pertemuan #SecurityCouncil (Dewan Keamanan) PBB pada Senin, 4 April,” kata Polyanskiy dalam pernyataan via Twitter.

Pemimpin Ukraina dan negara-negara Barat murka atas temuan kuburan massal dan ratusan mayat di Bucha, sebuah kota kecil di sebelah timur laut Kiev. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara langsung menyalahkan Rusia atas apa yang disebutnya sebagai ‘pembunuhan’ warga sipil.

Dalam pernyataan saat tampil di program CBS News ‘Face the Nation’ seperti dilansir CNN, Zelensky ditanya apakah Rusia telah melakukan genosida di Ukraina. Dia pun menjawab dengan tegas: “Memang. Ini genosida.”

“Penghapusan seluruh bangsa, dan orang-orang. Kami adalah warga Ukraina. Kami memiliki lebih dari 100 kebangsaan. Ini tentang penghancuran dan pemusnahan semua kebangsaan ini,” ujarnya.

Rusia telah membantah tuduhan itu dan balik menuduh Kiev merekayasa rekaman yang menunjukkan mayat-mayat tersebut. Dalam komentar publik pertama Rusia atas tuduhan itu, seperti dilansir Reuters, Kementerian Pertahanan Rusia menggambarkan foto dan video dari Bucha sebagai ‘pertunjukan lain yang dipentaskan oleh rezim Kyiv untuk media Barat’.

Sementara itu menanggapi langkah Rusia di PBB, seorang pejabat senior Amerika Serikat (AS) mengecamnya sebagai langkah yang dirancang untuk ‘memberi kesan kemarahan’.

“Rusia belajar dari buku pedoman yang digunakan untuk Crimea dan Aleppo: terpaksa membela yang tidak bisa dipertahankan (di sini, kekejaman Bucha), Rusia meminta pertemuan Dewan Keamanan PBB agar mereka bisa berpura-pura marah dan menyerukan pertanggungjawaban,” tuduh mantan Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power.

“Tidak ada yang mempercayainya,” imbuh Power, yang kini menjabat administrator untuk Badan Pembangunan Internasional AS.

Pihak PBB belum secara terbuka menyatakan apakah sidang darurat Dewan Keamanan akan digelar pada Senin (4/4) waktu setempat.