Kabar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menghentikan sistem peringatan dini tsunami memicu sorotan tajam. Bahkan, kabar itu ternyata membuat kaget anggota Komisi VIII DPR RI Wastam.

Wastam pun terkejut saat mendengar kabar jika program pemantauan tsunami atau Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS) diduga telah dihentikan oleh BRIN. Ia pun mengaku baru tahu tentang kabar ini.

“Kalau dikaitkan dengan sistem peringatan dini (tsunami), ini (penghentian program Ina-TEWS) saya malah baru tahu,” ujar Wastam di sela-sela peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-47 Sentra Satria di Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (2/2/2023).

Adapun kabar itu sendiri bermula saat ada pemberitaan terkait ruangan pemantau Indonesia Tsunami Observation Center (Ina-TOC) di Gedung Soedjono Poesponegoro di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, yang tidak ada aktivitas dalam satu tahun terakhir. Situasi itu memicu dugaan jika BRIN telah menghentikan program Ina-TEWS.

Mengenai hal tersebut, Wastam pun menegaskan pihaknya akan mempertanyakan penghentian program Ina-TEWS tersebut lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos), selaku mitra Komisi VIII DPR RI.

Hal tersebut dilakukan lantaran selama ini, BNPB dan Kemensos juga menangani permasalahan tersebut. Selain itu, kata Wastam, BRIN bukan merupakan mitra Komisi VIII DPR.

“Saya pasti akan mempertanyakan (ke BNPB dan Kemensos), karena BRIN bukan mitra kami, saya akan mempertanyakan ke mitra kami, terutama ke BNPB, kok sampai dihentikan,” janjinya.

Wastam melanjutkan, jika program Ina-TEWS sampai benar-benar dihentikan, risikonya sangat besar sekali ketika terjadi tsunami tanpa adanya sistem peringatan dini.

“Kecuali kalau ada sistem yang baru, yang lebih efektif, enggak apa-apa kalau (yang lama) dihentikan oleh BRIN. Tapi kalau enggak ada (sistem yang baru), terus sudah dihentikan, pasti kita akan memberikan evaluasi untuk hal ini,” tambahnya.

Oleh karena itu, ia menilai harus ada solusi dari BRIN jika program Ina-TEWS benar-benar dihentikan karena ketika terjadi bencana tsunami yang menimbulkan banyak korban, siapa yang harus bertanggung jawab.

Menurutnya, program Ina-TEWS dibutuhkan mengingat sejumlah wilayah Indonesia merupakan daerah rawan tsunami, seperti di pesisir selatan Jawa mulai dari Ujungkulon sampai Banyuwangi.

“Apalagi berdasarkan prediksi, wilayah kita mempunyai potensi terjadi gempa yang kekuatannya sangat besar (gempa megathrust),” tandas Wastam.